Sitinjaunews! Independen Online News

Ketua DPRD Sumbar, Yulteknil

Padang, SitinjauNews - Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalokasikan dana Rp1,3 triliun selama 2011 untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Mentawai pascatsunami 2010.

Pemerintah pusat telah dialokasikan bantuan mencapai Rp1,3 triliun untuk pembangunan relokasi penduduk di sepanjang pantai Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami 2010, kata Ketua DPRD Sumbar, Yulteknil di Padang, Sabtu.

Hal itu disampaikannya, setelah bersama para anggota DPRD Sumbar dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar-I (Padang dan Mentawai) melaksanakan reses ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, antara lain untuk meninjau pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascatsunami.

Ia menambahkan, selain untuk pembangunan relokasi penduduk di sepanjang pantai Kepulauan Mentawai, dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur wilayah di daerah tersebut.

Tsunami di Mentawai terjadi Senin 25 Oktober 2010 dipicu gempa 7,2 SR menyebabkan 509 orang tewas, 17 orang luka berat, 21 orang hilang, 11.425 orang mengungsi dan menyebabkan 516 unit rumah rusak dan rusak ringan 204 unit serta gedung sekolah sebanyak enam unit rusak.

Bencana tersebut juga menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk miskin di daerah itu dengan prediksi meningkat hingga 16,28 persen.

Prediksi cukup tingginya peningkatan jumlah penduduk miskin itu, karena daerah yang terkena bencana itu merupakan daerah tertinggal.

Sebagai daerah tertinggal, maka dampak gempa dan tsunami akan lebih parah karena merusak sarana dan prasarana serta perekonomian wilayah yang sebelumnya telah minim di daerah itu.

Dengan kondisi ini maka implikasi bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat dampak bencana di daerah tertinggal akan lebih tinggi dan di Mentawai diprediksi mencapai 16,28 persen.

Terkait prediksi tersebut, maka proses pemulihan wilayah pascabencana di Mentawai memerlukan intervensi dengan kebijakan-kebijakan khusus guna mengejar ketertinggalan dari daerah lain dengan strategi percepatan pembangunan.

Strategi itu difokuskan untuk peningkatan dan pembangunan akses transportasi darat, laut maupun udara di Mentawai yang diharapkan dapat mengurangi keterisoliran wilayah tersebut serta dapat meningkatkan roda perekonomian wilayah. (*)