|
 Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy. Jakarta, SitinjauNews - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI Lukman Edy mengharapkan agar DPD RI mengusulkan satu persoalan saja pada usulan amendemen kelima konstitusi yakni penguatan kewenangan DPD RI dan otonomi daerah.
"Jika DPD mengusulkan 10 persoalan strategis, itu terlalu banyak
sehingga akan rawan menghadapi eksistensi dari partai politik di MPR RI," kata Lukan Edy pada diskusi "Menakar Sikap Parpol terhadap Usul DPD" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Rabu.
Pembicara lainnya pada diskusi tersebut adalah Ketua Kelompok DPD di MPR RI Bambang Suroso, Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR RI John Pieris, Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI Arif Budimanta, Ketua Fraksi PKS di MPR RI Soenmandjaja Rukmandis, Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy, dan Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Teguh Juwarno.
Lukman Edy menjelaskan, jika DPD RI juga mengusulkan perihal "parliamentary threshold" maka akan mendapat penolakan dari partai-partai politik di DPR terutama partai besar.
Demikian juga jika DPD mengusulkan soal perbaikan sistem ekonomi, menurut dia, akan mendapat resistensi dari PDI Perjuangan yang selama ini mendukung ekonomi kerakyatan.
"Pada pembahasan amandemen konstitusi keempat terjadi perdebatan sangat serius soal ekonomi kerakyatan dan ekonomi liberal," katanya.
Mantan Sekjen DPP PKB ini mengingatkan DPD RI untuk mengakomodasi kepentngan partai-partai politik dalam mengusulkan amandemen kelima konstitusi.
Untuk bisa dibahas pada sidang MPR RI, kata dia, harus mendapat dukungan minimal sepertiga dari anggpta MPR atau sekitar 231 orang, padahal anggota DPD RI hanya 132 orang.
Kemudian untuk menggolkan usulan tersebut harus mendapat dukungan minimal dua pertiga dari anggota MPR atau sebanyak 462 orang.
Sementara itu, Ketua Kelompok DPD di MPR RI Bambang Suroso mengatakan, DPD mengusulkan 10 persoalan utama pada usulan amandemen kelima konstitusi terutama untuk perbaikan sistem ketatanegaraan.
Dari 10 persoalan utama yang diusulkan DPD RI, kata dia, antara lain, penguatan kewenangan DPD RI, penguatan hubungan antara DPR RI dan DPD RI, penguatan otonomi daerah, dan calon presiden perseorangan.
Sementara itu Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR RI John Pieris mengatakan, agar ada konsensus di antara partai-partai politik soal waktu membahas usulan amendemen kelima konstitusi.
"Bagi kami perlu ada konsensus kapan waktu pembahasan usulan amendemen kelima konstitusi, karena menjelang tahun 2014 partai-partai politik sudah berkonsentrasi mempersiapkan pemilu," katanya' (*)
|
